Carut Marut Demokrasi Dalam Pentas Pilkada

Adityawarman

Oleh : Adityawarman

“Sesuatu yang kita lakukan untuk diri kita sendiri akan mati bersama kita, namun sesuatu yang dilakukan untuk orang banyak akan tetap hidup dan abadi” itulah ungkapan yang dilontarkan oleh Albert Pike.

Dan kalimat itulah yang harusnya menjadi salah satu acuan atau landasan maupun motivasi bagi para pemimpin untuk untuk berlaku adil atau mewujudkan sila ke lima dalam dasar negara kita yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.”
Seperti yang diketahui, Indonesia ialah negara yang mengadopsi bentuk pemerintahan republik, dengan budaya demokrasinya yang kental, yang setiap pemilihan kepala daerah bahkan sampai presiden wajiblah melibatkan rakyatnya.

Di tahun 2018, beberapa bulan lagi pilkada serentak akan digelar di beberapa daerah di Indonesia. Terkhusus di Sulawesi Selatan, Alat Peraga Kampanye (APK) dari semua paslon berjejer di sepanjang jalan, paslon mulai sibuk mengatur strategi dan mengumbar janji-janji manis, serta para pendukung fanatiknya pun ikut sibuk membantu mengemis simpati masyarakat.

Visi dan misi yang ditawarkan bagaikan gambaran surga dunia yang selama ini diidamkan mulai dari pendidikan, pembangunan, hingga kesehatan gratis. Tak tanggung-tanggung demi meraup simpati masyarakat mereka rela berjalan jauh telanjang kaki masuk kepelosok kawasan terpencil, yang sebagian masyarakat kritis menyebutnya sebagai citra politik belaka dan sebagian masyarakat awam menyebutnya santun, religius dan merakyat. Sampai-sampai masyarakat bingung akan memilih dan menaruh amanah kepada siapa nantinya suara dan hak pilih mereka berlabuh.

Beberapa pendukung fanatik dari para paslon juga mulai menggunakan segala cara agar paslon yang didukungnya mendapat simpati penuh dari masyarakat. Memfiksikan kabar berita yang narasinya tak berlandaskan data real atau sering disebut berita hoax adalah salah satu bentuk upaya untuk memperoleh simpati masyarakat, membuat berita-berita yang sama sekali tidak benar adanya, yang kemudian sampai ke telinga pengamat politik musiman yang lahir dari pos-pos ronda, warung-warung di gang sempit dan arena catur langganan tengah malam. Yang hanya menganalisa dan menilai berita dengan “katanya” bukan dengan “faktanya.”

Ironisnya dalam hal ini mereka mempertontonkan cara berdemokrasi yang dinilai elegant namun nyatanya antagonis demi menduduki tahta kepemimpinaan, aturan berdemokrasi yang sehat kemudian di kesampingkan. Sejatinya, dalam berpolitik tak ada musuh yang abadi, tak adapula teman sejati karena yang ada hanya kepentingan. Wajiblah kita waspadai politik adu domba yang dapat merusak kita.

Selain itu, lembaran kertas dengan gambar sang proklamator atau founding father bangsa juga turut andil dalam strategi memenangkan suara rakyat, sasarannya bukan lain ialah kaum-kaum melarat dan tertulang yang mengedepankan egoisme dalam memandang dan mengambil keputusan tanpa berpikir dampak yang terjadi dihari kemudian. mereka menjual hak pilihnya demi lembaran kertas, yang istilahnya “ada uang ada suara.”

Tentu saja ini jauh dari aturan berdemokrasi yang berkualitas, pantas saja suara yang seharusnya jadi penolong agar bangsa dan negara kedepannya makmur malah tergadai dengan lembaran kertas yang sekejap saja bisa langsung habis.

Dengan ini, asas hukum vox popili vox dei (suara rakyat adalah suara tuhan), tidak lagi berlaku di sebagian masyarakat tapi yang berlaku adalah “suara rakyat adalah suara uang.” Pantas saja para pemimpin banyak yang korup karena terlalu banyak modal yang dikeluarkan untuk meraih suara rakyat, belum lagi mahar untuk mendapatkan koalisi atau tunggangan partai yang berjumlah fantastis.

Bahkan orang yang tak mengerti tentang sistem dan aturan main berpeluang besar untuk dapat menduduki takhta kepemimpinan asal ia didukung oleh budget kebutuhan finansial. Sementara sebagai negara yang mayoritas penduduknya yang beragama islam, ketika menelaah dalam salah satu hadist, dijelaskan “apabila diserahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, nantikanlah saat kehancuran” (HR Bukhari).

Dan adapula sebagian masyarakat yang memilih karena kepentingan, karena iming-iming dan memilih karena pamor tokoh atau integritas calon pemimpin. Yang mengedepankan emosional ketimbang rasional dalam memilih pemimpin.

Berangkat dari realita tersebut, Yusuf Al-Qaradawi (Ketua Asosiasi Cendekiawan Muslim) memberi petuah bahwa setidaknya ada tiga cara dalam memilih pemimpin, pertama ketika pemimpinnya ada yang baik dan ada yang buruk, maka pilihlah yang baik. Kedua jika pemimpinnya sama-sama baik maka pilihlah yang paling baik diantara mereka. Ketiga jika diantara mereka buruk maka pilihlah yang paling sedikit keburukannya.

Petuah tersebut secara bijak merujuk agar memilih pemimpin yang betul-betul baik. karena keadilan dan perubahan pada suatu negara terletak pada kinerja pemimpinnya. Karena apapun dan siapa pun yang berkuasa haruslah adil, namun nyatanya uang datang lebih dahulu, kemudian keadilan. Tak ada uang maka tak ada keadilan. Yang seharusnya keadilan di tegakkan atas dasar kebenaran bukan atas dasar kehendak apalagi atas dasar ekonomi atau tingkatan kasta.

*Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) semester VI

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*