Sakitnya Lembaga Pengadilan Kita

Aslang Jaya | Dok. Pribadi

Oleh : Aslang Jaya

Washilah – Miris, Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat terakhir untuk menemukan keadilan, kini telah berubah haluan menjadi lahan basah perdagangan hukum. Selama ini selalu ada pertanyaan, perlukah melakukan perombakan hukum di Indonesia? Pertanyaan tersebut seakan muncul akibat situasi dan kondisi dunia hukum di Indonesia yang kian carut-marut. Beberapa kenyataan bisa dipakai sebagai justifikasi hal tersebut bahwa dalam tataran praktis hukum di Indonesia tidak ada yang patut untuk dibanggakan.

Lembaga peradilan di Indonesia kembali tercoreng namanya. Dilansir dari media Kompas.com, yang memberitakan tentang kasus suap terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara oleh salah seorang anggota DPR-RI. Penyuapan dimaksudkan agar yang menjadi Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding yang diajukan seorang terdakwa perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan. Diketahui jumlah nominal penyuapan yang diperoleh tim KPK sekitar 64.000 dollar Singapura.

Informasi yang dihimpun oleh media diatas, hanyalah salah satu kasus suap yang terungkap di permukaan atau bagian kecilnya saja, karena banyak lagi kasus-kasus suap dalam lembaga peradilan yang sayangnya tidak dapat diungkap atau dijamah oleh lembaga KPK, mungkin karena hebatnya mereka yang pandai berkolaborasi dalam kejahatan terstruktur yang notabenenya sering dilakukan oknum dalam lembaga peradilan. Karena kejahatan terstruktur akan menang dari kebaikan yang tak terstruktur.

Kita sering menyuarakan atau mendengar seruan “Ayo lawan korupsi”. Sayangnya suara-suara itu hanya sebatas kredo atau sekedar simbolisasi untuk mendeklarasikan diri bahwa Indonesia ialah negara yang melawan segala bentuk korupsi. Kredo “Ayo lawan korupsi” hanya berhenti di gagasan saja tetapi mandek dalam hal pengaktualisasian.

Toh, kita juga terlanjur dicap sebagai bangsa yang hanya garang di gagasan, tetapi lemah dalam pengaplikasian, karena faktanya ialah Indonesia sendiri merupakan salah satu negara terkorup di dunia.

Memang benar, apa yang sering dibicarakan oleh para guru besar sosiologi hukum sebagaimana yang sering mereka kemukakan dalam literatur-literatur hukum, bahwa yang rusak dalam negara kita ini sebagai negara hukum, bukan hukumnya melainkan sistem bernegara yang menjadi tempat dijalankannya hukum itu serta manusia yang menjadi subjek sekaligus objek dari hukum. Dan ini fakta yang merealita, sebab tak mungkin sistem dalam berhukum akan rusak begitu saja tanpa adanya keterlibatan para oknum penegak hukum yang mengalami degradasi moral yang sering membuat kacau. Atau sederahananya seperti ini : abu tak akan ada kalau tak ada api.

Wakil tuhan mudah disuap

Dari peristiwa perihal kasus penyuapan terhadap ketua Pengadilan Tinggi, Manado tersebut, kembali teringat dengan apa yang pernah dituliskan oleh Prof. Satjipto Rahadrjo yang mengatakan bahwa berdasar dari data empirik, secara sosiologis di dunia ini hanya terdapat dua macam tipe hakim, yang pertama ialah mereka yang saat mengadili perkara, pertama-tama mendengarkan suara dan putusan hati nuraninya, baru kemudian mencari aturan hukum untuk menjadi landasan putusan nuraninya itu. Sedangkan hakim tipe kedua ialah yang bila memeriksa mendengarkan suara perutnya lebih dulu lalu dicarikan pasal-pasal untuk membenarkannya (Baca : Satjipto Rahardjo, Perang Dibalik Toga Hakim).

Tentu miris, jika dalam realitanya kita lebih sering menemukan hakim-hakim tipe kedua dibanding tipe pertama, apalagi di sangkut-pautkan dengan kasus penyuapan ketua Pengadilan Tinggi, Manado diatas. semakin jelas memperlihatkan bahwa tak ada yang patut dibanggakan dengan dunia peradilan kita karena hanya akan membuat kepercayaan terhadap lembaga peradilan kian menurun, yang berimplikasi sering ditemukanya kasus street justice (pengadilan jalanan) akibat ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan kita.

Dan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah kita ialah mendukung dan memperbanyak tipe hakim jenis pertama sebagaimana yang di tulisakan oleh pak Tjip diatas, hal tersebut bisa dimulai dari memupuk kesadaran diri dan mempertebal keimanan masing-masing. Apalagi saat ini Mahkamah Agung tengah membuka seleksi dan melakukan perekrutan terhadap calon hakim dengan kuota sebanyak 1000 cakim.

Mudah-mudahan yang terpilih nantinya sebagai seorang hakim yang akan memegang palu keadilan dan menghadirkan keadilan terhadap para pencari keadilan ialah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang hukum yang mempuni, serta kapasitas ketebalan iman secara spritual agar sulit terkena suap atau terlibat kasus korupsi, sehingga cita-cita untuk memperbanyak tipe hakim pertama tadi dapat tercapai, dan lembaga peradilan yang mengalami penyakit dapat disembuhkan, Amin.

*Penulis Merupakan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Ketatanegaraan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*