ALSC Gelar Diskusi Bahas Hak Angket Terhadap KPK

Suasana Diskusi Publik yang bertajuk "Menyoal Kontroversi Penggunaan Hak Angket DPR Terhadap KPK" yang digelar oleh Alauddin law Study Centre (ALSC) Fakultas Syariah & Hukum (FSH) UIN Alauddin Makassar bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Makassar di Country Cafe Resto (CCR) Makassar. Sabtu (17/06/2017).

Washilah- “Menyoal Kontroversi Penggunaan Hak Angket DPR Terhadap KPK” menjadi tema Diskusi Publik yang digelar oleh Alauddin law Study Centre (ALSC) Fakultas Syariah & Hukum (FSH) UIN Alauddin Makassar bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Makassar di Country Cafe Resto (CCR) Makassar. Sabtu (17/06/2017).

Pemateri yang hadirkan dalam kegiatan ini diantaranya; Guru besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (FH) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Laode Husen, Salah seorang Politisi Abbas Hadi dan Praktisi Hukum Dr Irwan Muin yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris LBH KAHMI Makassar.

Dr Irwan Muin yang juga merupakan dosen Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar ini, menyarankan agar polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diselesaikan di forum Sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkama Konstitusi (MK).

“Supaya tidak menjadi saling mengklaim siapa yang melemahkan siapa, apakah KPK yang dilemahkan ataukah kewenangan DPR yang lagi di grogoti maka, maka saya menyarankan polemik tentang hal ini di selesaikan melalui forum sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkama Konstitusi,” terang Irwan.

Sejalan dengan hal tersebut Politisi, Abbas Hadi mengungkapkan dirinyapun setuju dengan penggunaan hak angket DPR asalkan segala bentuk persidangan terbuka, serta ada perspektif lain yang berkembang bahwa hak angket DPR terhadap KPK sebenarnya bentuk dari upaya pelemahan KPK.

“Tapi disisi lain DPR juga merasa di lemahkan oleh adanya pendapat-pendapat di luar ruang publik, bahwa DPR itu tidak menyalahi wewenang, karena ini diatur dalam konstitusi,” ujarnya.

Terkait dengan polemik itu kata Abbas Hadi, sebaiknya masalah Hak Angket terhadap KPK dibawa ke Peradilan Mahkama Konstitusi melalui permohonan sengketa.

Sementara itu, Prof Laode Husen menambahkan, kewenangan KPK dianggap masuk dalam devenisi pemerintahan dalam arti luas, KPK melaksanakan fungsi dan tugasnya menggunakan anggaran Negara yang notabennya menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR.

“Jadi, kalau hak angket terhadap KPK di gulirkan oleh DPR itu sah-sah saja karena itu diatur secara konstitusional.” Tutupnya.

Penulis: Megawati (Magang)
Editor: Erlangga Rokadi

Comments

comments