Tuntutan Aksi 121 Mendapat Respon Dari Anggota DPRD Provinsi Sulsel

Suasana aksi 121 di depan Gedung DPRD Provinsi Sulsel. Kamis (12/01/2017)

Washilah–Aksi 121 yang dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, serta kenaikan tarif pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mendapat respon dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel. Kamis (12/01/2016)

Titik aksi yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin dan Gedung DPRD Sulsel terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya dan Komisariat Sejajaran, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh).

Akbar Setiawan salah seorang kader HMI Komisariat Dakwah dan Komunikasi mengatakan, tidak jauh dari situasi dan kondisi bangsa hari ini tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2016 sebagai pengganti PP No. 50 tahun 2010, dengan itu kami menuntut mencabut PP No. 60 tahun 2016 kembali kepada PP No. 50 tahun 2010,” jelasnya.

Akbar menegaskan, mencabut mandat Presiden sebenarnya bukan untuk menurunkan Jokowi sebagai orang nomor satu di negara ini. Namun mahasiswa sebagai corong mitra kritis pemerintah mengingatkan, bahwa dalam mengambil kebijakan harus dipertimbangkan agar tidak merugikan pihak masyarakat.

“Mahasiswa ingin mengingatkan jangan cuma mengambil kebijakan seolah-seolah tidak berimbas kepada rakyat, dengan kata lain pemerintah berjalan secara aman dan tanpa merugikan pihak-pihak masyarakat,” ujarnya.

Akbar juga mengungkap, ketika di Gedung DPRD fraksi Partai Nasdem yaitu Arum Spink sempat menjelaskan bahwa sebenarnya apa yang menjadi tuntutan mahasiswa itu juga sudah menjadi bagian dari Pekerjaan Rumah (PR) anggota DPRD sebagai perwakilan dan perpanjangan tangan rakyat.

“Ada semacam bukti tertulis bahwa tuntutan kami sudah diterima, salah satunya pernyataan sikap yang diberikan kepada DPRD Provinsi yang berisi tuntutan disertai dengan stempel dan tanda tangan Komisariat Sejajaran dengan beberapa anggota DPRD,” jelasnya.

Ibnu Hajar yang juga ikut dalam aksi tersebut berharap, agar kedepannya semua tuntutan yang diwakili mahasiswa harus betul-betul tersampaikan dan teraktualisasi kepada masyarakat.

“Dengan itu masyarakat merasakan semua tuntutan yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi sampai ke pusat, yang kemudian dijalankan,” tutupnya.

Penulis : Nur Jannah

Editor : Nur Isna

Comments

comments